PEMBANGUNAN PERIKANAN PRA KEMERDEKAAN DAN ZAMAN SOEKARNO

PEMBANGUNAN PERIKANAN PRA KEMERDEKAAN DAN ZAMAN SOEKARNO

A.       Pembangunan Perikanan Indonesia pada Pra Kemerdekaan

Pada masa pra kemerdekaan pembangunan perikanan tak begitu bergaung. Dimasa tersebut perikanan dibagi menjadi dua yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut masuk pada bagian koperasi dan perdagangan dalam negeri sedangkan perikanan darat masuk pada bagian pertanian. Hal ini kemungkingan karakteristik geografislah yang menggolongkan perikanan menjadi dua bagian.

1.         Konsep

Konsep ppengelolaan perikanan pada masa pemerintahan Jelang cukup terorganisir. Kegiatan perikanan laut di pusat dan di daerah ditangani oleh kaiken Gyogyo Kenkyu Sho (dinas Perikanan Laut). Kemudian di berbagai daerah ditanganai oleh jawatan penerangan. Ditingkat kabupaten pada masa pemerintah Jepang jawatan perikanan darat dimana juga terdapat ahli perikanan dibawah pertanian karisidenan. Tidak hanya itu saja juga dibentuk koperaasi perikanan laut yang mana bertujuan untuk mengakomodir kepentingan para pelaku usaha khususnya nelayan.

2.         Kebijakan

Terdapat beberapa kebijkan pemerintah terkait pembangunanan perikanan dimasa pra kemerdekaan. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya melakukan usaha produksi dan mengumpulkan bahan pangan untuk kegiatan peperangan dan ancamanan rohaniah serta badaniah (kerja paksa). Jika kita melihat kebijakan pemerintah pra kemerdekaan maka tak lepas dari kepentingan asing khususnya pemerintah Jepang dan Belanda. Karena pada pra kemerdekaan dua negara itulah yang menguasai Indonesia. maka tak hayal kebijakan yang dibuat menguntungkan mereka.

3.         Strategi

Strategi dalam pengembangan perikanan pada masa prakemerdekaan ditukangi oleh pemerintah asing. Dimasa tersebut strategi yang diterapkan adalah melakukan kerja paksa dan memanfaatkan perkumpulan seperti paguyuban untuk melakukan usaha produksi demi kepentingan pihak asing.

4.         Implementasi

Banyak implementasi yang dilakukan pemerintah dimasa prakemerdekaan. Beberapa kegiatan yang dilakukan mulai dari penyuluhan, kegiatan perikanan dengan cara gotong royong sampai penyebaran informasi. Penyuluhan dilakukan oleh pihak asing guna meningkatkan produksi dimana nantinya yang menikmati para penjajah. Pelaku usaha primer hanya hanya mengemban tugas untuk melakukan produksi sebesar-besarnya dan nantinya diberikan kepada pihak asing. Dibeberapa tempat untuk memudahkan koordinasi maka dibentuklah koperasi nelayan dan kelompok nelayan. Beberapa koperasi nelayan yang ada pada masa prakemerdekaan seperti KPL Miyoso Mino di Eretan Wetan Indramayu. Beberapa kelompok nelayan yang terbentuk dimasa pra kemerdekaan adalah kelompok nelayan di Indramayu Brebes, Tegal, Batang, dan Pekalongan.

5.         Aktor/ Pelaku

Banyak pelaku dalam kegiatan perikana di masa pra kemerdekaan. Pelaku kegiatan perikanan tidak hanya penduduk pribumi namun juga pemerintah Jepang. Pelaku kegiatan perikan meliputi tokoh-tokoh pejuang, pangerah praja, petani dan nelayan. Selain itu pelaku kegiatan perikanan dari pemerintah Jepang meliputi petinggi Jepang yang berada di didinas perikanan laut, jawatan penerangan perikanan. Posisi orang jepang dimasa prakemerdekaa sangat strategis. Hal ini ditujukan agar kegiatan perikanan dapat dikendalikan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan Jepang.

6.         Problem

Terdapat berbagai permasalahan yang muncul ketika saman pra kemerdekaan. Beberapa masalah yang muncul seperti kelembagaan labil, kental dengan pengaruh penjajah, dan tradisionil. Pada masa pra kemerdekaan kelembagaan perikanan mash labil karena baru terbentuk sehingga minim pengalaman. Selain itu kelembagaan selalu dikontrol oleh pihak asing sehingga sulit untuk berkembang. Pengaruh penjajah yang kuat mengakibatkan pengembangan perikanan pada masa pra kemerdekaan tidak begitu berkembang. Hal ini dikarenakan kegiatan perikanan semata-mata untuk kepentingan asing. Sehingga para pelaku khususnya nelayan tidak mendapatkan hasil dari kegiatan melautnya. Karena masih dalam gonjang-ganjing kemerdekaan dan negara tidak begitu kuat maka kegiatan perikanan hanya sebatas mencari ikan di laut dengan menggunakan alat seadanya. Kegiatan melaut belum modern seperti saat ini.

B.        Pembangunan Perikanan Indonesia pada Zaman Soekarno (1945-1967)

1.         Konsep

Pada msa kemerdekaan konsep perikanan mulai ditata dengan baik. Dimasa pemerintahan bung Karno telah membentuk kementerian Kemakmuran dimana membawahi jawatan perikanan laut dan darat. Namun diawal kemerdekaan terjadi pemindahan pemerintahan pusat dari Jakarta ke Yogyakarta mengakibatkan masalah pada kegiatan perikanan khususnya pusat.

Dimasa republik Indonesia Serikat (RIS) terjadi perubahan dimana kementerian kemakmuran dipecah menjadi dua yaitu kementerian perdagangan dan industry dan kementerian pertanian. Jawatan perikanan berada di bawah kementerian pertanian. Di masa RIS ini telah dibentuk rencana kesejahteraan istimewa (RKI). Setelah berjalan di masa pemerintahan bung Karno yaitu demokrasi terpimpin RKI II sulit di realisasikan. Hal ini dikarenakan segala kegiatan ekonomi dilakukan secara terpimpin. Dimasa ini dikeluarkan Kepres No. 108 tahun 1957 yang isinya kementerian pertanian urusan perikanan dipercayakan direktorat perikanan yang membawahi: jawatan perikanan laut, jawatan perikanan darat, dan balai penyediaan perikanan darat. Dan dimasa inilah terjadi perkembangan yang cukup pesat dimana terlepas dari campur tangan pihak asing.

2.         Kebijakan

Kebijakan yang diambil di masa pemerintahan bung Karno cukup baik dimana telah memenangkan dan mempertahankan keutuhan wilayah RI. Artinya sumberdaya alam yang dimiliki oleh bangsa ndonesia telah dapat direbut kembali dan nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dimasa pasca kemerdekaan ini mulai dibentuk kebijakan baru yaitu rencana produksi 3 tahun. Harapannya berbagai kegiatan produksi baik itu pertanian ataupun perikanan dapat menyuplai kebutuhan pangan rakyat. Tujuan dari berbagai kebijkan tersebut tidak lain untuk mencapai swasembada pangan baik itu beras maupun bahan makan. Selain itu dimasa pemerintahan bung Karno mulai diperkenalkan motorisasi perikanan laut. Tujuannya agar para nelayan dapat mengakses sumberdaya alam yang melimpah di laut lepas sehingga hasil tangkapan lebih tinggi. Motorisasi perikanan laut mengawali era modernisasi perikanan di Indonesia.

3.         Strategi

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan produksi untuk mencapai swasembada maka dikeluarkanlah kebijakan teori revolusi. Teori revolusi ini adalah suatu upaya untuk meningkatkan usaha produksi. Selain itu demi meningkatkan produksi pemerintah gencar melakukan penyuluhan, kampanye, dan gerakan. Sumber daya alam mulai ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat dimaksimalakan bagi kemaslahatan rakyat Indonesia.

4.         Implementasi

Implementasi di masa pasca kemerdekaan tidak menentu dikarenakan adanya peperangan dan gejolak revolusi fisik. Namun jawatan perikanan Laut dan darat berkembang dan memperoleh anggaran dari RKI RIS. Dimasa ini telah dilakukan pelatihan dan pendidikan antara lain juru mudi dan juru motor nelayan di Jakarta/ Tegal dan mantra perikanan darat di Sukabumi. Pada tahun 1959 melalui dekrit presiden kembali ke UUD 1945 dibentuklah beberapa perusahaan negara, lembaga penelitian perikanan laut, dan yayasan perikanan laut dijadikan perseroan terbatas (PT).

5.         Aktor/Pelaku

Aktor utama ditingkat pusat relative tetap namun di prvinsi dibentuk resort perikanan laut. Jawatan perikanan darat dipegang oleh R. Amin Katamsi dan pusat jawatan perikanan laut oleh Agus Kartono. Tahun 1964 dimasa kabinet dwikora sebagai menteri perikanan darat/laut ditunjuk Laksda (Laut) Hamzah Atmohandoyo. Di tahun 1965 terjadi perubahan usaha perikanan laut dan dilimpahkan ke kompartemen Maritim dan perikanan darat kekompartemen pertanian. Di saman bung Karno telah dilakukan diklat baik didalam maupun diluar negeri. Mulai dibangun SOM,SUPM,SPMA, dan pendidikan sarjana perikanan.

6.         Problem

Saman pasca kemeerdekaan kondisi belum stabil, dimana masih terjadi peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sehingga dimasa ini SDA,SDM, dan SDP masih dalam keadaan “perawan” dan belum begitu berkembang. Industry perikanan pun dimasa pemerintahan Bung Karno belum berkembang. Kegiatan perikanan khususnya penangkapan ikan dilaut masih dilakukan secara tradisionil baik alat penangkapan maupun perahunya. Selain itu istem monopoli dalam perdagangan ikan terjadi sehingga para nelayan tidak dapat menikmati hasil tangkapan dengan maksimal. Organisasi nelayan belum kuat akibatnya pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat masih lemah.